Bregasnews.com - Tangguh Bahari SAg , SH, MH menyampaikan pandangannya perihal kejanggalan dalam pengadaan kertas suara/ kartu suara dan cetak lainnya kepada Bupati Brebes dan diterima Asisten II Bupati Brebes sekaligus Kabag Pemerintah Desa (Pemdes ) karena menurutnya ada kejanggalan pada pengadaan surat suara pilkades 148 Desa Di Kabupaten Brebes, pasalnya disinyalir sejumlah di Kabupaten Brebes setingkat camat, bahkan asisten Bupati Brebes ikut memfasilitasi pengadaan surat suara mengarah kepada monopoli pada rekanan percetakan asal Solo yang nilai kalau ditotal mencapai milyaran rupiah.
Padahal, menurut ia, di Kabupaten Brebes sendiri masih banyak percetakan yang mampu mencetak surat suara itu .
Menurut Tangguh Bahari biaya cetak surat suara hanya Rp 200,- namun ketika ia konfirmasi ke pihak desa 1 surat suara mencapai Rp 1.500 ,- sehingga ada selisih yang menurutnya fantastis besarnya, hingga menggugah ia untuk menklarifikasi hingga tingkat kabupaten terkait hal ini, paparnya.
Saat diklarifikasi tim di ruang kerjanya Kabag Pemdes Setda Kabupaten Brebes Laode Aris Vindar kamis ( 29/ 5/2019) mengatakan kalau pihaknya tidak mengondisikan surat suara ke salah satu rekanan asal Solo, namun hanya memfasilitasi antara pihak desa dengan pihak rekanan.
Lebih lanjut Laode kalau surat yang diajukan pihaknya melalui camat-camat kepada pihak desa mengacu pada peraturan daerah Kabupaten Brebes no 6 tahun 2015 , perbub no 074 tahun 2015 tentang pemilihan kades serentak , dan perbub no 11 tahun 2019 tentang perbuahan atas perda no 074 tahun 2015 , sehingga Bupati Brebes tertanggal 10 april 2010 dengan nomer surat 141/1006 perihal penjelasan pelaksanaan pilkades serentak gelombang I taun 2019 , dalam point D 10 Panitia Pemilihan kepala desa tingkat kecamatan memfasilitasi panitia pemilihan kepala Desa dalam percetakan surat suara. Kartu suara dan cetakan lainnya; 20, menjamin distribusi surat suara serta bertanggung jawab adalah terjadi cacat atau kurang produksi cetak surat suara /kartu suara dan cetak lainnya.
“A” rekanan asal Solo yang dimaksud saat dikonfirmasi mengatakan kalau ia perusahaannya menggunakan mikrotik, dan security printing sesuai standar KPU, jadi namun ketika ditanya mengenai ijin Botasupal untuk penggunaan security printing ia mengaku semua off the record, ujarnya.
Purwanto salah satu pengusaha percetakan asal Brebes yang pernah mendapat pengadaan percetakan surat suara hingga 17 kecamatan beberapa tahun lalu saat dikonfirmasi kamis ( 30/5/2019) mengaku agak bingung karena ia, dan sejumlah percetakan yang mampu seperti Perusda Percetakan BUMD milik Pemkab Brebes tidak dipanggil untuk turut serta difasilitasi terkait pengadaan cetakan surat suara itu, jelasnya. (teguh/tris)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar