Bregasnews.com – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Brebes kini menjadi pusat perhatian publik setelah menggelar rapat evaluasi kedinasan di wilayah Karanganyar, Jawa Tengah. Kegiatan yang menggunakan alokasi APBD sebesar Rp129,3 juta tersebut memicu kritik keras dari sejumlah elemen masyarakat karena dinilai kurang urgensi dan tidak mencerminkan semangat efisiensi anggaran daerah.Perwakilan LSM Gebrak, Trisno Harjo, secara terbuka mempertanyakan skala prioritas penggunaan uang rakyat tersebut, terutama di tengah kondisi ekonomi saat ini. Menurutnya, pemilihan lokasi di luar daerah yang dibarengi dengan agenda wisata dinilai mencederai prinsip efisiensi anggaran.
"Kegiatan ini sangat kontras dengan semangat efisiensi yang terus didorong, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Kita harus memastikan anggaran APBD terserap secara efektif dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat, khususnya dalam sektor krusial seperti pelayanan kesehatan," ujar Trisno Harjo di Brebes, Sabtu (13/6/2026).
LSM Gebrak mendesak adanya evaluasi menyeluruh serta audit investigatif terhadap penggunaan anggaran tersebut untuk memastikan tidak adanya pemborosan dan menjamin setiap pengeluaran negara mematuhi prinsip analisis biaya-manfaat.
Menanggapi sorotan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, dr. Heru Padmonobo, M.Kes., memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa rapat tersebut merupakan langkah strategis untuk memacu kinerja tim Calon Pengantin (CKG) di seluruh Puskesmas di Kabupaten Brebes.
"Kegiatan ini memang benar untuk evaluasi, penekanan, dan memberikan penghargaan kepada tim CKG Puskesmas agar lebih meningkatkan kinerja capaian program pemerintah pusat," jelas dr. Heru saat dikonfirmasi, Sabtu (13/6/2026).
Ia mengklaim, evaluasi yang dilakukan di Karanganyar memberikan dampak signifikan bagi peningkatan prestasi daerah. "Alhamdulillah, capaian CKG Kabupaten Brebes yang tadinya berada di peringkat lima besar dari bawah, sekarang sudah merangkak ke 20 besar dari atas, bahkan hasil evaluasi hari Kamis kemarin sudah masuk 10 besar se-Jawa Tengah," ungkapnya.
Terkait agenda wisata jeep yang sempat menjadi poin sorotan, dr. Heru membantah keras bahwa kegiatan tersebut dibiayai oleh APBD. Menurutnya, aktivitas tersebut murni inisiatif mandiri para peserta.
"Untuk naik jeep itu murni inisiatif mandiri dari peserta yang menghendaki. Tidak semua peserta ikut, dan biaya bukan dari panitia. Mereka membayar sendiri-sendiri langsung kepada pengelola jeep. Dari total 199 peserta, yang melakukan kegiatan naik jeep secara pribadi diperkirakan kurang dari 20 orang," pungkas dr. Heru. (Tris)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar