Bregasnews.com (SEMARANG) – Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) beserta jajaran mengungkap 59 perkara penyalahgunaan barang bersubsidi pemerintah (BBM dan LPG) serta pertambangan mineral dan batubara (minerba) ilegal dalam kurun waktu satu bulan terakhir (14 Oktober – 13 November 2026). Dari operasi tersebut, polisi menetapkan 79 orang sebagai tersangka dan menyelamatkan potensi kerugian negara senilai Rp50.078.766.928.
Pengungkapan kasus ini disampaikan langsung oleh Kapolda Jateng Irjen Pol Roy Hardi Siahaan dalam konferensi pers di Mako Ditreskrimsus Polda Jateng, Jumat (13/11/2026), yang digelar secara serentak bersama Polres jajaran serta dihadiri Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah dan Pimpinan Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah.
"Praktik ini sangat meresahkan dan merugikan masyarakat luas. Barang bersubsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat berhak justru disalahgunakan oleh oknum tertentu demi keuntungan pribadi," tegas Kapolda Jateng.
Rincian Pengungkapan dan Modus Operandi
Berdasarkan hasil penindakan di berbagai kabupaten/kota di Jawa Tengah, 59 perkara tersebut terbagi dalam tiga klaster tindak pidana:
1. Penyalahgunaan BBM Bersubsidi (46 Perkara, 61 Tersangka)
Barang Bukti: 63.219 liter BBM jenis Solar dan Pertalite, serta 67 unit kendaraan roda empat dan roda enam.
Modus Operandi: Pelaku melakukan pembelian berulang di sejumlah SPBU dengan mengganti pelat nomor kendaraan serta menggunakan QR code berbeda. Selain memodifikasi tangki kendaraan agar berkapasitas lebih besar, pelaku juga menyedot BBM ke jeriken/drum untuk ditimbun, dioplos dengan minyak olahan, atau dijual kembali menggunakan surat rekomendasi yang disalahgunakan.
2. Penyalahgunaan LPG Bersubsidi (6 Perkara, 10 Tersangka)
Barang Bukti: 1.163 tabung LPG berbagai ukuran dan sejumlah kendaraan pengangkut.
Modus Operandi: Pelaku menyuntikkan atau memindahkan isi tabung LPG 3 kg bersubsidi ke dalam tabung nonsubsidi ukuran 5,5 kg, 12 kg, dan 50 kg menggunakan alat modifikasi untuk dijual kembali dengan harga nonsubsidi.
3. Pertambangan Minerba Ilegal (7 Perkara, 8 Tersangka)
Barang Bukti: 14 unit dump truck dan 10 unit alat berat dari lokasi penindakan di wilayah Sukoharjo, Semarang, Jepara, Cilacap, dan Kendal.
Modus Operandi: Penambangan tanah uruk, pasir, dan batu dilakukan tanpa izin sah maupun dengan izin operasi yang telah kedaluwarsa. Untuk mengelabui petugas, pelaku beroperasi menggunakan alat berat pada malam hari dan melanjutkannya secara manual pada siang hari.
Ancaman Pidana dan Penindakan Korporasi
Atas perbuatannya, para tersangka kasus penyalahgunaan BBM dan LPG dijerat Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (sebagaimana diubah dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja) dengan ancaman penjara maksimal 6 tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.
Sementara tersangka tambang ilegal dijerat Pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp100 miliar.
Kapolda menegaskan bahwa penegakan hukum tidak akan berhenti pada pelaku di lapangan. "Apabila terindikasi barang bersubsidi tersebut digunakan untuk kepentingan industri, perusahaan yang menerima manfaat akan turut kami proses secara hukum. Operasi ini akan terus berlanjut," ujarnya.
Sinergi Pengawasan dan Imbauan Masyarakat
Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, Gustiar Widodo, mengapresiasi langkah tegas Polda Jateng. Pihaknya terus memperketat pemantauan sistem digital transaksi SPBU yang merekam pelat nomor kendaraan untuk mendeteksi anomali pembelian berulang lintas SPBU.
Polda Jateng mengimbau seluruh operator SPBU, agen, pangkalan LPG, dan pelaku usaha untuk mematuhi aturan distribusi subsidi. Masyarakat juga diminta berperan aktif melaporkan dugaan penimbunan, pengoplosan, maupun tambang ilegal ke kantor polisi terdekat, saluran pengaduan Pertamina, atau melalui layanan Call Center Polri 110.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar