Bregasnews.com - Rapat Koordinasi
(Rakor) antara PT. SAE (Sejahtera Alam Energi) Jakarta , Pemkab Brebes beserta
instansi terkait lainnya dengan masyarakat Desa Pandansari dan Wanareja
Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes, bertempat di Ruang Rapat Setda Kabupaten
Brebes, yang membahas permasalahan pelaksanaan kegiatan pembangunan pembangkit
listrik tenaga panas bumi di kedua desa tersebut yang berakibat timbulnya aksi
damai beberapa hari yang lalu dengan dihadiri kurang lebih 50 orang. Kamis 09
Maret 2017.
Rakor tersebut merupakan langkah
tindak lanjut dari aksi damai unjuk rasa warga Desa Pandansari dan Wanareja
Kecamatan Paguyangan pada hari Senin 06 Maret 2017 lalu. Penyampaian oleh
Sekretaris Desa (Carik) Pandansari Kecamatan Paguyangan Hadi Pramono adalah
bahwa dirinya hadir guna menyampaikan aspirasi dari warga masyarakat kedua desa
tersebut bukan mewakili para pengunjuk rasa.
Dalam aksi unjuk rasa damai tersebut
warga menyampaikan 9 tuntutan yang merupakan bentuk ungkapan ekspresi warga
masyarakat yang merasa keluhannya terhadap PT SAE yang titik beratnya pada
jalan yang rusak dan air bersih tidak segera direspon. Ia membenarkan bahwa
dalam beberapa hari yang lalu PT. SAE telah mengadakan rapat dengan warga
masyarakat namun keinginan warga tersebut akan perbaikan jalan dan sarana air
bersih masih belum juga terealisasi.
Sehingga, menurut dia, puncaknya
terjadi bencana tanah longsor dan warga masyarakat cepat melakukan tindakan
namun penilaian warga masyarakat terhadap PT. SAE dinilai lamban dalam mengerahkan
alat berat guna menangani bencana tersebut sehingga timbul aksi damai unjuk
rasa dengan pemblokiran jalan menggunakan bambu dan kayu yang akan memasuki PT.
SAE.
Bahwa aksi damai tersebut sempat
akan ditunggangi oleh kepentingan kelompok tertentu namun koorlap bersama warga
masyarakat menolak kelompok-kelompok tersebut dikarenakan aksi tersebut
merupakan murni bentuk ungkapan kekecewaan warga masyarakat saja.
Sedangkan penyampaian aspirasi oleh
Koorlap/perwakilan warga masyarakat Desa Pandansari, Lukman mengatakan aksi
damai tersebut murni merupakan bentuk ekspresi dari warga masyarakat dan ia
sebagai Koorlap hanya bersifat menampung seluruh aspirasi dari warga masyarakat
tersebut dan menyalurkannya dalam forum ini. Bahwa perlunya ditingkatkan
komunikasi antara warga masyarakat dengan PT. SAE.
Dan terakhir masyarakat meminta agar
segera dicarikan solusi terkait air bersih warga yang tercemar akibat ekplorasi
PT. SAE dan perbaikan jalan Kabupaten yang sehari-hari digunakan warga. Lebih
spesifiknya adalah sebagai berikut (1.) Terkait 9 point tuntutan warga ada 2
point yang penting yaitu perbaikan infrastruktur air dan perbaikan jalan serta
pelebaran jalan, (2). masalah perbaikan infrastruktur air, warga Pandansari
mengandalkan mata air Capit Urang, namun bukan pipa yang mereka permasalahkan
sekarang, namun masalah debit air yang berkurang nantinya dan keruh sebagai
dampak dari penebangan hutan sehingga mereka menginginkan agar debit air normal
kembali dan jernih. (3). Masalah pipa yang rusak pernah ada warga yang minta
ganti rugi namun tidak direalisasi oleh PT. SAE, (4). masalah perbaikan jalan
permintaan warga adalah agar jalan bagus dan halus bukan hanya ditambal, (5).
Masalah pelebaran jalan kami maklum sekarang dan akan kami sampaikan ke warga
yang lain, hal ini karena tidak sampainya sosialisasi kepada masyarakat sampai
tingkat bawah, namun warga tetap menghendaki agar segera dilakukan pelebaran
jalan.
Paparan dari PT. SAE Jakarta, Paulus
mengatakan bahwa kilas balik proyek panas bumi ini mencakup 5 kabupaten, Ijin
IUP didapatkan pada 2011 untuk eksploitasi biothermal selama 30 tahun, 15
perijinan harus di lengkapi. Pada April 2015 mulai membangun infrastruktur
diantaranya perbaikan jalan dari Paguyangan 14 km sampai lokasi proyek,
tikungan sempit diperlebar, jembatan baru di Kalibuntu 2016 selesai dan
akan segera diserahkan ke Pemkab Brebes untuk kepentingan umum namun masih
terkendala seperti apa ijin serta prosedur apa saja yang harus diajukan.
Dikatakan Paulus, jalan di PTPN juga
dibangun dengan lebar 8 m sepanjang 6,5 km demi kelancaran eksplorasi. Dengan
total investasi dari awal sampai akhir adalah 15 Trillyun sehingga ijin dari Gubernur
diambil alih oleh kementrian ESDM terkait mega proyek tersebut.
Untuk 9
tuntutan warga antara lain a. Kejelasan kepastian penanggun jawab dampak
lingkungan untuk jangka panjang (mutlak tanggung jawab PT.SAE), b. Transparansi
nilai proyek, Amdal dan MOU (ini merupakan proyek swasta/pribadi sehingga tidak
ada MOU dengan pemerintah), c. Kontribusi untuk desa terdampak sepanjang PT.
SAE beroperasi (hal ini perlu dikomunikasikan bersama karena harapan PT. SAE
adalah tidak terjadi dampak kerusakan lingkungan selama PT. SAE beroperasi), d.
Perbaikan dan pelebaran jalan dari pertigaan Kaligua s.d. Desa Pandansari (akan
segera dilakukan perbaikan, untuk pelebaran akan dimusyawarahkan dengan Pemkab
Brebes mengingat ini adalah jalan kabupaten), e. Perbaikan menyeluruh
infrastruktur air bersih (PT. SAE siap), f. Memprioritaskan tenaga kerja lokal
untuk bekeria dengan prinsip transaparansi rekrutmen (PT. SAE membuka selebar
lebarnya), g. Penataan mobilisasi alat berat dan penanganan bencana alam desa
terdampak secara cepat (akan segera dilaksanakan), h. Penataan lingkungan hutan
dan lingkungan desa terdampak secara berkala (akan dilaksanakan setelah pembangunan
infrastruktur selesai), i. Sosialisasi menyeluruh dan terbuka dari PT SAE
kepada warga masyarakat terdampak mengenai dampak dan manfaat proyek biothermal
Baturaden.
Sebagai catatan, kata dia, bahwa
untuk permintaan keempat warga yaitu pelebaran jalan tidak bisa dipenuhi
sehingga terjadi deadlock dan masyarakat melakukan Unras dengan memblokir jalan
lintas proyek PT. SAE sehingga aktifitas proyek berhenti, maka masyarakat lokal
yang dipekerjakan juga dihentikan, sehingga hal tersebut juga akan
merugikan masyarakat itu sendiri.
Sedangkan tanggapan dari PT. SAE
Jakarta yang diwakili Paulus Suparmo (Paul) menyampaikan terimakasih kepada
jajaran Pemkab Brebes yang telah memfasilitasi dan menjembatani antara kedua
belah pihak sehingga permasalahan ini nantinya diharapkan mendapatkan titik
temu.
Masalah sosialisasi yang terputus
dan belum menyeluruh kepada warga masyarakat paling bawah, menurut dia, adalah
hal yang akan diperbaiki kedepannya dan merupakan masukan yang sangat bagus ia
juga meminta maaf terkait masalah komunikasi tersebut
“Kami mohon maaf karena kami tidak
tahu secara struktural perangkat desa dan siapa saja yang harus dilibatkan
dalam kegiatan sosialisasi tersebut. Bahwa kegiatan sosialisasi itu bertujuan
guna memberikan gambaran kepada masyarakat tentang apa yang sedang dan akan
kami lakukan serta kontribusi apa saja yang nantinya akan diperoleh oleh
masyarakat penghasil serta pemerintah daerah jika proyek nasional ini mulai
berproduksi, juga tidak terlepas akan terbukanya lapangan kerja baru dan besar
bagi masyarakat wilayah Brebes, Purwokerto serta Banyumas terutama desa
penghasil panas bumi tersebut karena sekarang sudah diperkerjakan warga
masyarakat lokal sebanyak kurang lebih 250 orang”ucapnya.
Terkait bencana tanah longsor
tersebut, kata dia, pihak PT. SAE telah berupaya semaksimal mungkin dengan
mengirimkan tenaga manual (orang) guna melaksanakan bantuan pertama dilapangan,
termasuk ia juga pernah membantu mencangkul sendiri tanah yang longsor
tersebut, sedangkan untuk penanganan menggunakan alat berat memerlukan waktu
beberapa saat dan prosedur yang ada, hal ini terkait alat berat tidak dapat di
Rolling melewati jalan beraspal karena
akan merusak dan memperparah jalan tersebut, sehingga memerlukan kendaraan
khusus pengangkut yang juga memerlukan
waktu pendatangannya dan pada saat itu sedang dilaksanakan koordinasi guna
mendatangkan kendaraan pengangkut alat berat tersebut.
Kemudian terkait unjuk rasa aksi
damai kemarin, ia memberikan apresiasi kepada masyarakat karena pelaksanaan
penyampaian aspirasinya tersebut berlangsung secara damai tanpa ada gesekan.
Terkait masalah miss komunikasi sebenarnya hanyalah komunikasi yang belum
lancar, sehingga apa yang diinginkan oleh warga masyarakat itu belum semuanya
teralisasi dan ini merupakan suatu masukan untuk memperbaiki kedepannya.
Terkait masalah air bersih, menurut
dia akan ditindak lanjuti dan secepatnya akan dilakukan investigasi terhadap
Mata Air Capit Urang, jika diperlukan segera akan dicari sumber mata air baru
diatasnya sehingga jika terjadi penurunan mata air capit urang akibat ekplorasi
hutan bisa diantisipasi dari sekarang karena ia juga merasakan apabila debit
dan kualitas air berkurang.
Dia juga meminta agar warga memahami bahwa
“keberhasilan dari proyek ini adalah terciptanya 3 sumur pada April mendatang,
jika tidak terealisasi maka para investor dari Jerman akan menarik investasinya
sehingga proyek ditutup, hal ini juga akan berdampak pada hilangnya kesempatan
lapangan kerja yang besar bagi masyarakat Brebes dan Banyumas”ujarnya.
Ia berharap agar masyarakat bersabar
karena ketiga sumur tersebut akan mulai menghasilkan biothermal/tahap
eksploitasi mulai tahun 2022, jadi sekarang PT. SAE harus memanejemen anggaran
guna perealisasian 3 sumur tersebut. Terkait perbaikan jalan perlu disampaikan
terlebih dahulu bahwa akan dilaksanakan segera perbaikan namun hanya tambal
sulam.
“Namun PT. SAE berjanji bila tahap
eksploitasi berjalan dan menghasilkan maka jalan tersebut akan kami hotmix
karena jalan tersebut harus mulus demi kepentingan bersama” kata dia.
Dalam kesempatannya Sekda Kabupaten
Brebes menyampaikan bahwa unjuk rasa masyarakat Pandansari dan Wanareja kemarin
menjadi viral di medsos, ia memohon agar Bupati segera mencari solusi
permasalahan tersebut terutama masalah jalan dan air bersih.
Sambutan Camat Paguyangan Akhmad
Hermanto, S.I.P mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi pada tiap tiap tahap
harus dilaksanakan, itupun 3 kecamatan harus dihadirkan, sehingga masyarakat
tersebut merasa diperhatikan dan mengerti dan memahami sosialisasi dari PT. SAE
tersebut. Bahwa sebelum kegiatan unjuk rasa sudah ada perwakilan dari
masyarakat yang meminta komunikasi dengan PT. SAE akan tetapi kurang direspon.
“harapan saya untuk tidak ada
demo/unjuk rasa lanjutan, untuk itu agar segera dilaksanakan penambalan jalan
yang berlubang bersama dengan Pemkab Brebes. Saya juga berpesan kepada PT. SAE
agar komunikasi dengan warga dan pemerintah daerah lebih ditingkatkan, sebagai
contoh mungkin warga sekitar butuh arena olah raga dan sebagainya” ungkap dia.
Sambutan Wakapolres Brebes mengatakan
bahwa masyarakat yang berunjuk rasa adalah masyarakat dari Desa Pandansari dan
Wanareja namun aksi Unras tersebut masih toleran dan tidak ada gesekan Cuma
penyampaian aspirasi dari masyarakat dan tidak ada pihak yang menumpangi aksi
tersebut.
Bahwa 9 tuntutan masyarakat tersebut,
menurut dia, adalah murni dari masyarakat, titik berat adalah 2 tuntutan yaitu
pelebaran dan perbaikan jalan serta perbaikan infrastruktur air bersih. Dalam
perbaikan jalan ini tentunya harus dibarengi dengan perbaikan drainase agar
ditambah 50m pada tiap sisinya sehingga tidak ada hambatan air hujan lagi yang
mengalir.
Bahwa kondisi dilapangan,kata dia,
warga juga mengharapkan adanya bak penampungan air sehingga jika ada kotoran
tidak langsung masuk ke pipa warga sehingga pipa warga juga tidak cepat rusak.
Sebagai catatan kepada PT. SAE terkait dengan sosialisasi, maka segera
dilaksanakan secara menyeluruh kepada warga desa tersebut dan segera mengambil
langkah sehingga tidak terjadi Unras yang ke 2 kalinya. Masalah pengamanan Polres
Brebes dan Kodim 0713/Brebes siap untuk melaksanakan.
Sedangkan sambutan Bupati Brebes Hj.
Idza Priyanti, S.E menyampaikan terimakasih karena dapat betatap muka guna
mendapatkan gambaran dan pencerahan dalam masalah tersebut, Bupati sampaikan
kepada pihak PT. SAE silahkan diatur bahwa Pemkab Brebes akan memfasilitasi dan
mendukung sepenuhnya apa yang menjadi permasalahan kedua belah pihak, bahwa
peningkatan jalan silahkan dilaksanakan namun untuk pelebaran jalan kabupaten
tersebut Pemda Kabupaten Brebes akan mengkajinya terlebih dahulu mengingat
anggaran yang belum turun.
“kita akan sampaikan hasilnya nanti
karena ini adalah akses dan demi kepentingan masyarakat kita. Sosialisasi agar
lebih diperhatikan agar tidak terjadi miss komunikasi, pemblokiran jalan agar
segera dibuka sehingga produksi segera dimulai, untuk penampungan air agar
segera direalisasi”ujarnya.
Bupati juga menyampaikan bahwa
proses pembangunan jangka panjang akan menambah PAD Kabupaten Brebes, akan
didirikan kawasan industri seluas 10.000 hektar, sehingga akan segera
mengundang investor tersebut secepatnya.(Tris)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar