Dasar Pemikiran
Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah saat ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan di berbagai media massa sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintahan. Dengan demikian perlu upaya Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh seluruh elemen pemerintahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
Prinsip pelayanan yang mencakup mudah, transparan dan tepat waktu jangan hanya menjadi slogan. Selama ini upaya perbaikan layanan sudah mulai dilakukan dengan melibatkan assesment kebutuhan perbaikan berdsarkan penilaian masyarakat. Oleh karenanya pelaksanaan survei kepuasan masyarakat ini sebagai bagian dari assesment atas kebutuhan perbaikan menjadi hal yang tidak hanya perlu dilakukan melainkan sangat penting untuk dilakukan secara konsisten dan berkala, maka penyiapan dan pelatihan SDM yang kompeten untuk melakukan survei juga menjadi penting untuk dilakukan.
Tujuan
Pelatihan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menyiapkan SDM yang mampu melakukan survei, khususnya terkait dengan survei kepuasan masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai feedback agar pemerintah bisa melakukan langkah – langkah perbaikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Subjek Pembahasan
- Pengertian Survei Kepuasan Publik
- Dasar Hukum Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat
- Maksud & Tujuan Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat
- Sasaran dan Ruang Lingkup SKM
- Manfaat Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat
- Metode dan Tahap Pengukuran SKM
- Penetapan Responden, Waktu dan Lokasi
- Tahap Penglahan Data
- Laporan Hasil Survei
Informasi Lebih Lanjut Hubungi :
- Pak Tata : 0813-9466-0000
- Bu Ines : 0813-2498-5928
Tidak ada komentar:
Posting Komentar